MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Atas berkat Rahmat Allah SWT,
pada hari rabu tanggal 11 November 2020 bertempat di …….., …………. kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
I.
Nama :
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Sesuai KTP dan Foto copy
Terlampir
Dalam hal ini bertindak dan untuk
atas nama
Sebagai “SEBAGAI PENGELOLA LAHAN PERTANIAN TERPADU DAN KONTRAK JUAL BELI HASIL
PANEN DIBAYAR DI DEPAN “ yang selanjutnya didalam perjanjian ini disebut
PIHAK PERTAMA
II. Nama :
Jabatan :
Ketua
Alamat :
Dalam hal ini bertindak atas nama
Baiturahmim/Yayasan sebagai “PEMILIK
LAHAN PERTANIAN TERPADU” yang selanjutnya didalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.
Pihak pertama dan Pihak
kedua secara bersama-sama disebut para
pihak.
Para pihak saling sepakat membuat Nota kesepakatan untuk melakukan
kerjasama usaha bersama guna merealisasi penataan dan pengelolaan proyek-proyek
pihak kedua yang tertuang didalam
summary project, dan tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :
PASAL 1
LANDASAN DAN PRINSIF KERJASAMA
a. Para Pihak dalam kerjasama pengelolaan
lahan pertanian terpadu kontrak jual beli hasil panen dibayar di depan ini
berlandaskan azas kesepakatan para pihak
b. Para Pihak dalam kerjasama proyek ini
ber prinsif sebagai berikut
Ø
Saling mempercayai dan saling menguntungkan
antara masing-masing pihak :
Ø
Saling mengisi atau membantu kekurangan
masing-masing pihak
Ø
Saling mengingatkan akan kemungkinan adanya
resiko-resiko yang akan timbul
Ø
Saling menjaga posisi dan nama baik
masing-masing pihak
c. Prinsip-prinsip
kerjasama sebagaimana tersebut diatas perjanjian ini dimaksudkan untuk
tercapainya suasana kerjasama yang baik dan lancar sehingga target-target usaha
yang ditetapkan bersama antara para pihak dapat terwujud
PASAL 2
POKOK KESEPAKATAN KERJASAMA
a. Pihak pertama sebagai pengelolaan lahan
pertanian terpadu dan kontrak jual beli hasil panen dibayar didepan benar
memiliki kemampuan pendanaan yang lebih dari cukup untuk membiayai pengelolaan
lahan sebagai kebutuhan dana tersebut dalam keadaan clear and clean. Ditinjau
dari ranah hokum yang berlaku.,
b. Pihak kedua sebagai pemilik lahan
pertanian terpadu dapat memperlihatkan semua dokumen legalitas rencana proyek
pertanian terpadu tersebut dengan transparansi kepada pihak pertama dan
bersedia di verifikasi atas kebenaran legalitas lencana program pengembangan
tersebut untuk disempurnakan secara bersama-sama oleh para pihak yang ada
relasisnya’.
c. Pihak pertama bersama pihak kedua akan
melaksanakan dan bertanggung jawab atas terlaksananya manajemen keuangan yang
sesuai dengan standar operating procedur (SOP) yang akan dibuat dan disepakati
bersama oleh para pihak.
PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN LAHAN,
PENGOPERASIONALAN DAN KEUANGANNYA DIATUR SEBAGAI BERIKUT
a. Pihak Pertama bersama pihak kedua
bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan pengelolaan lahan
sesuai dengan kesepakatan para pihak yang sesuai dalam ketentuan yang berlaku
b. Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan
operasional harus sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan berdasarkan standar
operating procedur (SOP) yang dibuat dan disetujui bersama oleh para pihak
c. Dikembangkan
manajemen dan membuka rekening – rekening yang disesuaikan dengan kepentingan
dan kebutuhan baik lembaga dan untuk kepentingan regulasi keuangan dengan
system perbankan
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA ADALAH SEBAGAI BERIKUT
:
HAK ATAU KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
a. Pihak Pertama berhak menempatkan
personil fungsional untuk pengelolaan lahan dan menjalankan usaha pertanian
terpadu dilahan pihak kedua
b. Hak-hak
lain yang dianggap perlu untuk kelancaran proyek tersebut akan dibahas dan
dijadikan addendum berikutnya
HAK ATAU KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
a. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran
jual beli hasil usaha pertanian terpadu dari pihak pertama dengan cara oper booking, transfer, RTGS,CASHFUND,
b. Hak-hak
lain yang dianggap perlu untuk kelancaran proyek tersebut akan dibahas dan
dijadikan addendum berikutnya
PASAL 5
MASA BERLAKU
Masa berlaku
MOU ini selama perusahaan berdiri dan beroperasi juga dikelola secara
bersama-sama oleh para pihak dan
atau ada kesepakatan lainnya secara musyararah mupakat oleh para pihak yang ada relevansinya
PASAL 6
FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA
a. Yang
dimaksud dengan force majeure atau keadaan memaksa adalah sesuatu keadaan yang
tidak terduga, diluar kemampuan yang wajar dari salah satu pihak yang terjadi
bukan karena kelalaian para pihak, dan
tidak dapat dicegah oleh pihak yang berada dalam keadaan memaksa tersebut, termaksud,
tetapi tidak terbatas pada : Perang, Bahaya Perang, Embargo, kerusuhan, invasi,
tindakan musuh asing, ketegangan-ketegangan, pemberontakan revolusi makar atau
kudeta militer, perampasan kekuasaan pemogokan secara umum, penutupan
perusahaan, perselisihan / gangguan industri lainnya secara nasional banjir
badai, kebakaran gempa, atau bencana alam lainnya.
b. Dalam
hal terjadi force majeure atau keadaan memaksa yang berakibat terhadap
tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kerjasama ini, maka pihak yang
mengalaminya akan memberitahukan pihak lainnya baik secara tertulis maupun
secara lisan tentang terjadinya force majeure atau keadaan memaksa tersebut
selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan
tersebut, pihak yang terkena force majeure atau keadaan memaksa dapat sekaligus
menyampaikan permintaan penundaan pelaksanaan kewajiban berdasarkan kesepahaman
ini dan pihak lainnya harus memberikan jawaban mengenai permintaan penundaan
atau evaluasi kembali yang dimaksud selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari
kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut
c. Apabila
terjadi force majeure atau keadaan memaksa tidak diberitahukan oleh pihak yang
mengalaminya dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, maka
peristiwa force majeure atau keadaan memaksa yang terjadi dan dialami oleh
salah satu pihak tersebut dianggap tidak berlangsung dan oleh karenanya
kewajiban pihak tersebut tetap harus dilaksanakan
PASAL 7
PERSELISIHAN
Apabila
dikemudian hari ternyata ada perselisihan paham pelaksanaan-pelaksanaan proyek
ini baik mengenai isi perjanjian / kontrak maupun pelaksanaan-pelaksanaan
lainnya maka para pihak akan
menempuh jalan musyawarah untuk mencapai mupakat. Apabila jalan musyawarah yang
ditempuh tidak tercapai kesepakatan, maka para
pihak akan melibatkan pihak ketiga
tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menempuh
jalur hukum dan para pihak sepakat
memilih domisili hukum yang tepat dipengadilan negeri lebak
PASAL 8
PERSELISIHAN
Hal-hal lain
yang belum tercantum dalam perjanjian ini ataupun yang belum diatur secara
rinci dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan musyawarah
mufakat oleh para pihak dan kemudian
dituangkan didalam atau addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini
PENUTUP
Para pihak untuk tidak melakukan
pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana baik secara lembaga maupun perusahaan
Demikian surat
kesepakatan ini di tanda tangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun dibuat
dalam rangkap (3) bermaterai cukup, menjadi pegangan masing-masing pihak dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PARA
PIHAK :
PIHAK PERTAMA PIHAK
KEDUA
|
…………………..
|
………………….
|
|
MUSAKSI-SAKSI :
|
|
.............................. ............................... .............................
DISETUJUI
OLEH :
…………………………….
.............................. ................................ ..............................
Comments
Post a Comment